Pengadilan Negeri Painan didirikan pada tahun 1974, terletak di Salido Kecamatan IV Jurai yang merupakan Ibukota Kabupaten Pesisir Selatan, tepatnya di pinggir Jalan Raya Painan-Padang yang berjarak Â± 4 km dari Pusat Kota Painan.

Sejarah Pengadilan Negeri Painan bermula saat kemerdekaan Republik Indonesia, daerah hukum Pengadilan Negeri Painan termasuk juga Kabupaten Kerinci dalam satu kabupaten yang dinamai P.S.K. (Kabupaten Pesisir Selatan â€“ Kerinci) yang kemudian dipecah menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Pesisir Selatan Dan Kabupaten Kerinci yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang.

Pada tanggal 1 Juni 1967 Pengadilan Negeri Painan berdiri sendiri yang berkedudukan di Painan dengan menumpang di gedung Pemerintah Daerah Tingkat II Pesisir Selatan. Baru pada tahun 1974 dibangun gedung kantor Pengadilan Negeri Painan yang terletak di Jalan Raya Medan Sabah Salido (Sekarang Jalan Jenderal Sudirman) berjarak Â± 4 km dari pusat Ibu Kota Pesisir Selatan.

Ketua pengadilan negeri painan waktu itu adalah Baharuddin Lubis, S.H. Yang meletakkan batu pertama pembangunan gedung Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 17 Januari 1974 dan diresmikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Dan Riau pada tanggal 16 September 1974.

Gedung Pengadilan Negeri Painan memiliki luas 430 mÂ² yang berdiri di atas tanah seluas 3102 mÂ² yang terdiri atas :

Bangunan tidak bertingkat dengan luas : 64 mÂ²
Bangunan bertingkat yang terdiri atas :
1. Bangunan lantai bawah dengan luas : 280 mÂ²
2. Bangunan lantai atas dengan luas : 150 mÂ²
3. Yang mengalami perluasan pada tahun 1985 sebanyak 64 mÂ²
4. Diperluas kembali pada tahun 1995 sebanyak 110 mÂ²
Selain itu Pengadilan Negeri Painan juga memiliki bangunan sendiri yang digunakan untuk ruang perpustakaan dan ruang arsip seluas : 138 mÂ²

Pengadilan Negeri Painan mempunyai satu tempat sidang yang terletak di Balai Selasa Kecamatan Ranah Pesisir sebelah selatan dari Painan yang berjarak Â± 80 km dari ibukota kabupaten. Gedung tersebut didirikan pada tahun 1981 dengan luas bangunan 187 mÂ² di atas tanah seluas 1500 mÂ².

Selain gedung kantor di Salido dan tempat sidang di Balai Selasa, Pengadilan Negeri Painan juga mempunyai sebidang tanah seluas 2945 mÂ² di Tapan Kecamatan Pancung Soal (Sekarang Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan) pada tahun 1985 yang belum ada dibangun tempat sidang sampai sekarang.

Pembagian tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Negeri Painan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, yaitu :

Ketua dan Wakil Ketua (Pimpinan Pengadilan Negeri)

Ketua mengatur pembagian tugas para hakim, membagikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang ditujukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
Mengadakan Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas serta tingkah laku hakim, Panitera/Sekretaris, Pejabat struktural, Pejabat Fungsional serta perangkat administrasi Peradilan lainnya baik yang berstatus PNS maupun Honorer secara berkala.
Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan optimal dan seksama.
Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh Mahkamah Agung untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Hakim

Melaksanakan Tugas Kekuasaan Kehakiman didaerah hukumnya dan tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya.
Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diterimanya.
Melaksanakan tugas pengawasan/pembinaan (hakim pengawas bidang) yang ditugaskan kepadanya

Panitera

Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata, pidana dan pengelolaan administrasi perkara khusus;
Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
Pelaksanaan mediasi;
Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Sekretaris

Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
Pelaksanaan urusan kepegawaian;
Pelaksanaan urusan keuangan;
Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan
Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Painan.

Panitera Muda Pidana

Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Panitera Muda Perdata

Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
Pelaksanaan distribusi perkara yang telah di register untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputusa dan diminutasi;
Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Panitera Muda Hukum

Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat; dan
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Sub Bagian Perencanaan, Informasi dan Teknologi, Pelaporan

Menyusun RKA-KL dan membahas usulan revisi kegiatan dan anggaran (DIPA) serta penyiapan bahan usulan APBNP bersama dengan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).
Operator Aplikasi RKA-KL.
Mengkoordinir, menginventarisir segala kebutuhan masing-masing bidang dalam hal penganggaran.
Mengelola, menyetor PNBP,membuat pembukuan PNBP dan mengisinya pada Aplikasi SIMARI dan Simponi PNBP.
Mengisi realisasi anggaran pada website Badilum.
Mengkoordinir Penyusunan Perjanjian Kinerja Individu.
Monitoring kelancaran akses internet dan jaringan serta membantu pimpinan dalam pengembangan aplikasi untuk wewujudkan Pengadilan yang Modern berbasiskan IT.
Memantau pelaksanaan tugas IT sebagai fasilitator SIPP, baik update versi terbaru,database,singkronisasi,penambahan User dan referensi, problem solving dalam pengaplikasian SIPP, pengelolaan Website, server dan jaringan internet.
Menelaah data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja.
Menelaah data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional perencanaan satker.
Mengumpulkan dan menelaah data/informasi untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan satker.
Mengumpulkan dan menelaah data/informasi untuk penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis bidang komunikasi dan informatika.
Menyiapkan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja satker.
Menyiapkan data/informasi sebagai bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan rencana kerja satker.
Menyiapkan rumusan kebijakan teknologi informasi.
Menyusun konsep rencana kerja (Renja).
Menyusun konsep Rencana Strategis (Renstra).
Menyusun konsep Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
Menyusun konsep Pentepan Kinerja Tahunan (PKT).
Menyusun konsep restrukturisasi program dan kegiatan.
Menyusun konsep Indikator Kinerja Utama (IKU).
Menyusun konsep Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
Menyusun konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).
Menyusun konsep usulan revisi RKA, DIPA, POK dan atau permintaan Anggaran Belanja Tambahan (ABT).
Memantau pelaksanaan DIPA.
Menyusun konsep tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris dan Pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Mengupload segala bentuk laporan dan berita ke dalam website.
Melaksanakan pengelolaan infrastruktur hardware, meliputi server, komputer dan perangkat pendukungnya.
Melaksanakan pengelolaan infrastruktur jaringan komputer.
Melaksanakan pengelolaan sistem dan teknologi informasi.
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris dan Pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Membuat Laporan Kinerja Triwulanan berdasarkan PP 39 Tahun 2006.
Membuat Laporan Kinerja Semesteran.
Menyiapkan bahan penyusunan/format evaluasi dan pelaporan kegiatan.
Menghimpun, menyusun dan menganalisis laporan pelaksanaan tugas masing-masing sub bagian kesekretariatan dan kepaniteraan.
Menyiapkan dan melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran.
Menghimpun, menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan Laporan Tahunan dan LKJIP.
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris dan Pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana

Menata dan memelihara file/berkas kepegawaian pegawai.
Menyusun dan membuat Daftar Urut Kepangkatan, Daftar Urut Senioritas dan Bezetting.
Mengusulkan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, mutasi, tanda kehormatan dan pensiun.
Menyusun laporan bulanan urusan kepegawaian.
Membuat dan membalas surat dinas.
Mengusulkan penerbitan askes, karpeg, karis/karsu dan taspen.
Mempersiapkan bahan dan mencatat seluruh hasil untuk rapat Baperjakat.
Melakukan pengelolaan SIKEP dan KOMDANAS.
Membuat surat tugas Hakim dan Pegawai.
Menata arsip kepegawaian.
Merekapitulasi absen Hakim dan Pegawai.
Membuat daftar nominatif dan KP4.
Menyiapkan penyelenggaraan penyumpahan PNS dan penyumpahan/pelantikan jabatan.
Membuat surat keputusan kenaikan gaji berkala dan surat pernyataan masih menduduki jabatan.
Mengusulkan formasi CPNS.

Sub Bagian Umum dan Keuangan

Mencatat dan mendistribusikan surat-surat masuk dan surat-surat keluar.
Menyelenggarakan pengadaan barang persediaan untuk keperluan operasional kantor.
Menyimpan dan memelihara surat-surat bukti kepemilikan Barang Milik Negara.
Menyelenggarakan administrasi Persediaan dan Barang Milik Negara serta Membuat Laporan Barang Milik Negara Semester dan Tahunan.
Menyelenggarakan perawatan pelengkapan kantor dan gedung kantor sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan dan mengawasi keamanan kantor dengan bekerja sama baik dengan pengamanan internal maupun dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional kantor.
Mengkoordinir dan mengawasi kebersihan halaman dan gedung kantor.
Menyelenggarakan administrasi perpustakaan.
Menyusun Rencana Kegiatan dan Penarikan Dana pada tahun berjalan.
Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran untuk tahun anggaran berikutnya.
Menerima dan menguji SPP beserta kelengkapannya untuk kemudian menerbitkan SPM.
Melaksanakan tugas perbendaharaan yang bersumber dari PNBP dan APBN (DIPA).
Membuat laporan keuangan secara periodik (Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan).
Menata dan memelihara dokumen penerimaan dan belanja negara.

Panitera Pengganti

Melaksanakan persiapan penyelenggaraan persidangan.
Melaksanakan pencatatan proses persidangan.
Melaksanakan penyusunan berita acara persidangan.
Melaksanakan penyatuan berkas perkara secara kronologis/berurutan;
Melaksanakan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara diputus dan diminutasi; dan
Melaksanakan penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera Muda sesuai dengan jenis perkara, untuk diteruskan kepada Panitera Muda Hukum.

Jurusita / Jurusita Pengganti

Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Sidang dan Panitera.
Melaksanakan pemanggilan atas perintah Ketua Pengadilan atau atas perintah Hakim.
Melaksanakan pemberitahuan sita dan eksekusi pada para pihak.
Melaksanakan persiapan sita dan eksekusi.
Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan Putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-surat yang sah apabila menyita tanah.
Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain kepada BPN setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah.

Bendahara Pengeluaran

Menerima, menyimpan, menatausahakan dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya.
Melakukan Pengujian Pembayaran berdasarkan perintah PPK.
Meneliti kelengkapan perintah pembayaran, nilai tagihan yang harus dibayar, jadwal waktu pembayaran dan menguji ketersediaan dana yang bersangkutan, pemeriksaan sesuai pencapaian antara spesifikasi teknis yang disesuaikan dalam Dokumen Perjanjian/Kontrak dan pemeriksaan pengujian ketetapan penggunaan kode Mata Anggaran Pengeluaran 6 (enam) digit.
Menolak Perintah Pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan.
Melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukan.
Menyetorkan pemotongan/pemungutan penerimaan Negara dari pembayaran yang dilakukan.
Pengelolaan Rekening tempat penyimpanan Uang Persediaan.
Menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) ke kuasa BUN.

Persyaratan untuk mendapatkan layanan dari Posbakum Pengadilan Negeri Painan :

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miski (Raskin), Kartu Program Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk kurang mampu (miskin) dalam basis data terpadu pemerintah yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untk memberikan keterangan tidak mampu, atau
Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan Negeri Painan.
Pemberi layanan Posbakum Pengadilan Negeri Painan sebagai Dokumentasi Pengadilan Negeri Painan, yang terdiri dari :

Formulir permohonan
Dokumen persyaratan yang telah tertera.
Kronologis perkara seperti tanggal dan agenda persidangan
Dokumen hukum yang telah di buat di Posbakum Pengadilan Negeri Painan.
Pernyataan telah diberikannya layanan yang di tandatangani oleh petugas Posbakum Pengadilan Negeri Painan dan penerima layanan dari Posbakum Pengadilan Negeri Painan:

Apabila penerima layanan Posbakum Pengadilan Negeri Painan Tidak Sanggup Membayar Perkara,Maka petugas Posbakum Pengadilan Negeri Painan akan memberikan Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara untuk diajukan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Painan.
Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan di siding pengadilan, maka petugas Posbakum Pengadilan Negeri Painan akan memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum di Pengadilan Negeri Painan dan daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagai mana dimaksud dalam UU NO. 16 Tahun 2011 Tentang Bantan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma (GRATIS)

PENGERTIAN LHKASN

LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan ASN beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan

dan dituangkan ke dalam Formulir LHKASN yang telah ditetapkan oleh Menteri PAN dan RB.

PIHAK YANG WAJIB MENGISI LHKASN

Wajib LHKASN adalah seluruh ASN kecuali para pejabat yang ditetapkan sebagai Wajib Laporan Harta Kekayaan

Penyelenggaran Negara (Wajib LHKPN). Khusus di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA),

yang ditetapkan sebagai Wajib LHKASN adalah seluruh pegawai di lingkungan DJA kecuali para Wajib LHKPN

di lingkungan DJA sesuai Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 38/KMK.01/2011 yaitu:

Para pejabat eselon II;
Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan;
Kepala Bagian Umum;
Pejabat Pembuat Komitmen;
Panitia Pengadaan Barang/Jasa;
Bendahara;
Para pejabat eselon III dan IV di lingkungan Direktorat Anggaran I, Direktorat Anggaran II, Direktorat Anggaran III dan Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

LATAR BELAKANG LHKASN
Latar belakang dari LHKASN adalah bentuk transparasi ASN dalam rangka pembangunan integritas ASN dan upaya pencegahan penyalahgunaan wewenang serta pencegahan, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Mengacu kepada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan, berikut ini kami uraikan Syarat dan Tata Cara Penyampaian Pengaduan.

Disampaikan secara tertulis

Pengaduan hanya dapat diterima dan ditangani oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama apabila disampaikan secara tertulis oleh Pelapor;
Pelapor dianjurkan untuk menggunakan formulir khusus untuk menyampaikan pengaduannya, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik di situs resmi Mahkamah Agung. Meskipun demikian, pengaduan yang tidak menggunakan formulir khusus tersebut tetap akan diterima dan ditindaklanjuti;
Dalam hal pelapor memiliki kesulitan untuk membaca dan menulis, petugas di Mahkamah Agung atau Pengadilan akan membantu menuangkan pengaduan yang ingin disampaikan pelapor secara tertulis dalam formulir khusus pengaduan.

Menyebutkan informasi secara jelas

Untuk mempermudah penanganan dan tindak lanjut terhadap pengaduan yang disampaikan, pelapor diharapkan dapat menyebutkan secara jelas informasi mengenai:
- Identitas aparat yang dilaporkan, termasuk jabatan, serta satuan kerja atau pengadilan tempat terlapor bertugas;
- Perbuatan yang dilaporkan;
- Nomor perkara, apabila perbuatan yang diadakan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara; dan
- Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan yang disampaikan. Bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat pengaduan Pelapor.
Pelapor sedapat mungkin diharuskan untuk mencantumkan identitasnya. Namun demikian selama dalam informasi dalam pengaduan yang disampaikan benar dan memiliki dasar yang kuat, pengaduan yang tidak mencantumkan identitas akan tetap ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung.

Tata Cara Pengiriman

Pengaduan ditujukan kepada:
- Ketua atau Wakil Ketua pada Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding di mana Terlapor bertugas; atau
- Ketua Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, atau Ketua Muda Pengawasan dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengawasan.
Apabila pengaduan dikirimkan melalui pos dalam amplop tertutup, maka harus disebutkan secara jelas bahwa isi amplop tersebut adalah pengaduan dengan menuliskan kata "PENGADUAN pada Pengadilan" pada bagian kiri atas muka amplop.

Jika Anda ingin memasukkan pengaduan melalui Pengadilan Negeri Cibinong, silahkan masukkan/kirimkan pengaduan anda ke:Kantor Pengadilan Negeri Cibinong, Jl. Tegar Beriman No. 5 Cibinong Kab. Bogor 16915, Telepon/Fax.Â (021)87305154 / (021)87905153atau dengan mempergunakanÂ Formulir Pengaduan OnlineÂ kami atau mempergunakanÂ Sistem Online Layanan Pengaduan Mahkamah Agung RI

Hak-hak Pelapor

Mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitasnya;
Mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;
Mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan pengaduan yang didaftarkannya;
Mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan.

Hak-hak Terlapor

Membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan mengajukan saksi dan alat bukti lain;
Meminta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya.

Hak-hak Mahkamah Agung dan Badan Peradilan

Merahasiakan kesimpulan dan rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada pihak Terlapor, Pelapor, dan pihak-pihak lain selain kepada pejabat yang berwenang mengambil keputusan;
Menentukan jangka waktu yang memadai untuk menangani suatu pengaduan berdasarkan tingkat kesulitan penanganan dalam hal jangka waktu yang ditetapkan dalam pedoman ini terlampaui.

Selengkapnya:

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan

Khusus untuk aparatur Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya, pengaduan dapat disampaikan melalui layanan pesan singkat (SMS) berisi uraian singkat mengenai hal yang dilaporkan/diadukan dengan mencantumkan nomor telepon yang dapat dihubungi dan disampaikan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dengan nomor telepon 085282490900 dengan format: Nama pelapor#NIP#satker#ibukota provinsi#nama terlapor#isi pengaduan.

Selengkapnya:

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 216/KMA/SK/XII/2011 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Melalui Layanan Pesan Singkat (SMS)

A. Umum

Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari:
- prosedur biasa; dan
- prosedur khusus
Prosedur Biasa digunakan dalam hal:
- Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;
- Informasi yang diminta bervolume besar;
- Informasi yang diminta belum tersedia; atau
- Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau informasi yang secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang rahasia sehingga harus mendapat ijin dan diputuskan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Prosedur Khusus digunakan dalam hal permohonan diajukan secara langsung dan informasi yang diminta:
- Termasuk dalam kategori yang wajib diumumkan;
- Termasuk dalam kategori informasi yang dapat diakses publik dan sudah tercatat dalam Daftar Informasi Publik dan sudah tersedia (misal: sudah diketik atau sudah diterima dari pihak atau pengadilan lain);
- Tidak bervolume besar (jumlahnya tidak banyak); dan atau
- Perkiraan jumlah biaya penggandaan dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaan dapat dilakukan dengan mudah.

B. Prosedur Biasa

Pelayanan informasi dengan menggunakan prosedur biasa dilakukan sesuai dengan skema alur dalam gambar berikut:

Pemohon mengisi Formulir Permohonan Informasi yang disediakan Pengadilan dan memberikan salinannya kepada Pemohon.
Petugas Informasi mengisi Register Permohonan.
Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada Penanggungjawab Informasi di unit terkait, apabila informasi yang diminta tidak termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID.
Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada PPID apabila informasi yang diminta termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID guna dilakukan uji konsekuensi.
PPID melakukan uji konsekuensi berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik terhadap permohonan yang disampaikan.
Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Petugas Informasi, dalam hal permohonan ditolak;
Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID meminta Penanggungjawab Informasi di unit terkait untuk mencari dan memperkirakan biaya penggandaan dan waktu yang diperlukan untuk menggandakan informasi yang diminta dan menuliskannya dalam Pemberitahuan Tertulis PPID Model B dalam waktu selama-lamanya 3 (tiga) hari kerja serta menyerahkannya kembali kepada PPID untuk ditandatangani, dalam hal permohonan diterima.
Petugas Informasi menyampaikan Pemberitahuan Tertulis sebagaimana dimaksud butir 6 atau butir 7 kepada Pemohon Informasi selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak pemberitahuan diterima.
Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut.
Dalam hal Pemohon memutuskan untuk memperoleh fotokopi informasi tersebut, Pemohon membayar biaya perolehan informasi kepada Petugas Informasi dan Petugas Informasi memberikan tanda terima.
Dalam hal informasi yang diminta tersedia dalam dokumen elektronik (softcopy), Petugas Informasi pada hari yang sama mengirimkan informasi tersebut ke email Pemohon atau menyimpan informasi tersebut ke alat penyimpanan dokumen elektronik yang disediakan oleh Pemohon tanpa memungut biaya.
Petugas informasi menggandakan (fotokopi) informasi yang diminta dan memberikan informasi tersebut kepada Pemohon sesuai dengan waktu yang termuat dalam Pemberitahuan Tertulis atau selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak Pemohon membayar biaya perolehan informasi.
Pengadilan dapat memperpanjang waktu sebagaimana dimaksud butir 12 selama 1 (satu) hari kerja apabila diperlukan proses pengaburan informasi dan selama 3 (tiga) hari kerja jika informasi yang diminta bervolume besar.
Untuk pengadilan di wilayah tertentu yang memiliki keterbatasan untuk mengakses sarana fotokopi, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12, dapat diperpanjang selama paling lama 3 (tiga) hari kerja.
Setelah memberikan fotokopi informasi, Petugas Informasi meminta Pemohon menandatangani kolom penerimaan informasi dalam Register Permohonan.

C. Prosedur Khusus

Proses pelayanan informasi dengan menggunakan prosedur khusus, mengikuti skema alur dalam gambar berikut:

Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan Pengadilan.
Petugas Informasi mengisi Register Permohonan.
Petugas Informasi dibantu Penanggungjawab Informasi di unit terkait mencari informasi yang diminta oleh Pemohon dan memperkirakan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaannya.
Apabila informasi yang diminta telah tersedia dan tidak memerlukan ijin PPID, Petugas Informasi menuliskan keterangan mengenai perkiraan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaannya dalam formulir permohonan yang telah diisi Pemohon.
Proses untuk pembayaran, penyalinan dan penyerahan salinan informasi kepada Pemohon dalam Prosedur Khusus, sama dengan yang diatur untuk Prosedur Biasa dalam butir 10 sampai dengan butir 15.
Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut.

D. Biaya Perolehan Informasi

Biaya perolehan informasi dibebankan kepada Pemohon.
Biaya perolehan informasi sebagaimana dimaksud butir 1 terdiri atas biaya penggandaan (misalnya fotokopi) informasi yang dimohonkan serta biaya transportasi untuk melakukan penggandaan tersebut.
Biaya penggandaan sebagaimana dimaksud butir 2 adalah biaya riil yang ditetapkan oleh penyedia jasa pelayanan penggandaan.
Atasan PPID menetapkan biaya riil transportasi untuk melakukan penggandaan informasi sebagaimana dimaksud butir 2 dengan memperhatikan kondisi wilayah, dalam hal biaya tersebut diperlukan (misalnya lokasi penyedia jasa pelayanan penggandaan jauh dari Pengadilan).
Terhadap permohonan informasi mengenai penggandaan putusan atau penetapan tidak dikenakan biaya leges karena yang dapat diberikan kepada pemohon bukan merupakan salinan resmi.

E. Syarat dan Prosedur Pengajuan Keberatan atas Pelayanan Permintaan Informasi

Pemohon berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:Keberatan ditujukan kepada Atasan PPID melalui Petugas Informasi oleh Pemohon atau kuasanya.Keberatan ditujukan kepada Atasan PPID melalui Petugas Informasi oleh Pemohon atau kuasanya.Keberatan ditujukan kepada Atasan PPID melalui Petugas Informasi oleh Pemohon atau kuasanya.Keberatan ditujukan kepada Atasan PPID melalui Petugas Informasi oleh Pemohon atau kuasanya.
- Adanya penolakan atas permohonan informasi;
- Tidak disediakannya informasi yang wajib diumumkan secara berkala;
- Tidak ditanggapinya permohonan informasi;
- Permohonan ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- Tidak dipenuhinya permohonan informasi;
- Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- Penyampaian informasi melebihi waktu yang diatur dalam Pedoman ini.
Keberatan ditujukan kepada Atasan PPID melalui Petugas Informasi oleh Pemohon atau kuasanya.

F. Registrasi Pengajuan Keberatan atas Pelayanan Permintaan Informasi

Petugas Informasi wajib memberikan formulir keberatan kepada pemohon untuk diisi dan membantu pengisiannya jika diperlukan.
Petugas Informasi langsung memberikan salinan formulir keberatan sebagai tanda terima pengajuan keberatan.
Petugas Informasi wajib mencatat pengajuan keberatan dalam register keberatan dan meneruskannya kepada atasan PPID dengan tembusan kepada PPID dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diajukan.

G. Tanggapan atas Keberatan

Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada Petugas PPID dengan tembusan kepada PPID selambat-lambatnya dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan.
Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat:Petugas Informasi menyampaikan atau mengirimkan keputusan Atasan PPID kepada Pemohon atau kuasanya selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak menerima tanggapan dari Atasan PPID dan ditembuskan ke PPID serta Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung.Petugas Informasi menyampaikan atau mengirimkan keputusan Atasan PPID kepada Pemohon atau kuasanya selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak menerima tanggapan dari Atasan PPID dan ditembuskan ke PPID serta Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung.Petugas Informasi menyampaikan atau mengirimkan keputusan Atasan PPID kepada Pemohon atau kuasanya selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak menerima tanggapan dari Atasan PPID dan ditembuskan ke PPID serta Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung.
- Tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;
- Nomor surat tanggapan atas keberatan;
- Tanggapan/jawaban tertulis atasan PPID atas keberatan yang diajukan yang berisi salah satu atau beberapa hal sebagai berikut:
  - Mendukung sikap atau putusan PPID disertai alasan dan pertimbangan yang jelas;
  - Membatalkan putusan PPID dan/atau memerintahkan PPID untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta kepada Pemohon dalam jangka waktu tertentu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja;
  - Memerintahkan PPID untuk menjalankan kewajibannya dalam memberikan pelayanan informasi sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam jangka waktu tertentu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja;
  - Menetapkan biaya yang wajar yang dapat dikenakan kepada pemohon informasi.
Petugas Informasi menyampaikan atau mengirimkan keputusan Atasan PPID kepada Pemohon atau kuasanya selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak menerima tanggapan dari Atasan PPID dan ditembuskan ke PPID serta Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung.
Pemohon yang mengajukan keberatan yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID.

Selengkapnya:

Daftar Pelanggar Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Tilang)

Pengantar Sidang Lalu Lintas dapat di unduh di bawah ini

05 Mei 2017 Unduh PDF

28 April 2017 Unduh PDF

21 April 2017 Unduh PDF

14 April 2017 Unduh PDF

07 April 2017 Unduh PDF

24 Maret 2017 Unduh PDF

17 Maret 2017 Unduh PDF

10 Maret 2017 Unduh PDF

03 Maret 2017 Unduh PDF

24 Februari 2017 Unduh PDF

17 Februari 2017 Unduh PDF

10 Februari 2017 Unduh PDF

03 Februari 2017 Unduh PDF

27 Januari 2017 Unduh PDF

20 Januari 2017 Unduh PDF

13 Januari 2017 Unduh PDF

06 Januari 2017 Unduh PDF

SMS CENTER

Pengadilan Negeri Painan saat ini menghadirkan layanan informasi melalui SMS yang memungkinkan masyarakat maupun para pihak yang berperkara dapat memperoleh informasi terkini mengenai status/proses perkara, jadwal sidang, biaya perkara, dan pengaduan kapan saja dan dimana saja.

Dengan mengirimkan pesan singkat sesuai format tertentu ke nomor SMS Center Pengadilan Negeri Painan yaitu 082384691013, masyarakat maupun para pihak yang berperkara dapat mengetahui status perkara yang sedang berjalan, jadwal sidang suatu perkara, dan besarnya biaya (untuk perkara perdata) yang harus dibayar serta Bagi Masyarakan yang Berperkara Tilang juga dapat informasi di sms center Pengadilan Negeri Painan. Selain itu, masyarakat maupun para pihak yang berperkara juga dapat mengirimkan pesan singkat dengan format bebas untuk mengajukan pertanyaan/pengaduan lainnya atau menyampaikan saran dan keluhan terkait pelayanan publik di ruang lingkup Pengadilan Negeri Blitar.

Hal ini merupakan bentuk nyata Pengadilan Negeri Painan dalam mewujudkan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap masyarakat pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu.

Format SMS:
Format SMS untuk melihat informasi status/proses perkara yang sedang berjalan.
ketik: PERKARA#NOMOR_PERKARA
contoh: PERKARA#1/G/2017

Format SMS untuk melihat informasi jadwal sidang terkini suatu perkara.
ketik: JADWAL#NOMOR_PERKARA
contoh: JADWAL#1/G/2017

Format SMS untuk melihat biaya perkara (khusus untuk perkara perdata).
ketik: BIAYA#NOMOR_PERKARA
contoh: BIAYA#1/G/2017

FORMAT SMS PERDATA :
1/G/2017 -> Gugatan
1/P/201 -> Permohonan
1/Bth/2017 -> Perdata Bantahan
1/G.S/2017 -> Gugatan Sederhana

FORMAT SMS PIDANA :
1/B/2017 -> Biasa
1/C/2017 -> Cepat
1/LL/2017 -> Lalu lintas
1/Pra/2017 -> Pra Peradilan
1/Sus-Anak/2017 -> Pidana Anak

FORMAT SMS TILANG :

TILANG#NO REGISTER TILANG

CONTOH :

TILANG#C2405744

SMS ADUAN :
LAPOR#NAMA#ALAMAT#ISILAPOR

CONTOH :
LAPOR#Adi Sumarmo#Painan#Test Laporan

Informasi lainnya
ketik: info yang diinginkan
contoh: bagaimana cara mengajukan perkara perdata gugatan?

Ketentuan:
Pengirim SMS dikenakan tarif sesuai tarif sms normal yang berlaku di masing-masing operator telekomunikasi yang digunakan. Pengirim SMS tidak dikenakan tarif ketika menerima SMS balasan dari Pengadilan Negeri Painan. Huruf besar maupun kecil tidak berpengaruh, format penulisan nomor perkara harus sesuai dengan contoh.

Pengumuman

Pengadilan Negeri Painan mendapat Akreditasi A Penjaminan Mutu badan peradilan umum

Pengadilan Negeri Painan Kembali Memperoleh Penghargaan Terbaik I Dalam Kinerja Pelaksanaan Anggaran untuk Tahun 2017

Pengadilan Negeri Painan Kembali Memperoleh Penghargaan Terbaik I Dalam Kinerja Pelaksanaan Anggaran